Sekretaris Lurah Sungai Dama Hadiri Rapat Pengendalian Program (RADALGRAM) DPPKB Kota Samarinda di Hotel Puri Senyiur

Samarinda, [KAMIS 20 NOVEMBER 2025] — Sekretaris Lurah Sungai Dama, [RACHMAD S,E], menghadiri Rapat Pengendalian Program (RADALGRAM) yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda. Acara tersebut berlangsung di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.

Kegiatan RADALGRAM merupakan agenda rutin DPPKB Samarinda yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan program-program pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana).

Dalam rapat tersebut, peserta membahas capaian program hingga periode berjalan, serta berbagai tantangan yang ditemui di lapangan. Materi juga mencakup analisis realisasi anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan sinergi antar kelurahan agar program keluarga berencana dan pengendalian penduduk berjalan lebih baik.

Penjelasan “RADALGRAM” (Rapat Pengendalian Program & Anggaran)

1. Definisi RADALGRAM

   • RADALGRAM adalah singkatan dari Rapat Pengendalian Program dan Anggaran di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) / Bangga Kencana. 

   • Fungsinya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program (program Bangga Kencana) serta realisasi anggaran yang dialokasikan, agar program berjalan efektif dan efisien. Tujuan RADALGRAM

   • Memonitor dan mengendalikan program-program kependudukan dan KB agar target capaian bisa tercapai sesuai rencana. 

   • Mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di lapangan (misalnya di kelurahan, kecamatan) dan mencari solusi percepatan kinerja program.

   • Menyelaraskan laporan kegiatan antar unit (DPPKB, kelurahan, kecamatan) agar data kegiatan dan anggaran lebih akurat dan dapat di-back up dengan fakta. 

   • Membahas realisasi anggaran agar penggunaan dana sesuai dengan rencana dan memperbaiki alokasi bila perlu. 

2. Peserta RADALGRAM

   • Menurut pedoman BKKBN, peserta rapat RADALGRAM meliputi berbagai pihak: pejabat struktural, bendahara materiil, perwakilan fungsional (peneliti, auditor), perwakilan dari BKKBN provinsi, serta SKPD-KB (Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani KB) kabupaten/kota. 

   • Di tingkat kota/kelurahan (seperti Samarinda), biasanya juga melibatkan pejabat DPPKB, perwakilan kecamatan, dan petugas lapangan dari kelurahan agar program bisa dikaji dari perspektif implementasi nyata. 

3. Frekuensi Pelaksanaan

   • Berdasarkan pedoman BKKBN, rapat RADALGRAM idealnya dilakukan secara rutin (misalnya bulanan) agar pengendalian program dan anggaran bisa terus-menerus dievaluasi.Materi rapat, seperti analisis program dan realisasi anggaran, harus disiapkan terlebih dahulu agar rapat bisa berjalan produktif. 

4. Materi yang Dibahas di RADALGRAM
   Beberapa topik yang biasa dibahas dalam RADALGRAM:

   • Analisis dan evaluasi program: Menilai sejauh mana capaian program Bangga Kencana (KB, kependudukan, pembangunan keluarga) dibanding target. 

   • Realisasi anggaran: Laporan penggunaan dana program dari awal tahun sampai periode rapat, termasuk apakah ada deviasi dari anggaran yang direncanakan. 

   • Stok alat kontrasepsi: Di beberapa RADALGRAM, penyajian data stok alat KB kontrasepsi juga dilakukan agar program KB berjalan tanpa kendala distribusi. 

   • Tindak lanjut rekomendasi: Menghasilkan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian strategi agar pelaksanaan program bisa lebih efektif, misalnya dengan memprioritaskan area kelurahan yang belum tercapai target. 

5. Manfaat RADALGRAM

   • Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran program KB dan pembangunan keluarga, karena realisasi anggaran dievaluasi secara berkala.

   • Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan (DPPKB, kelurahan, kecamatan, BKKBN) agar program berjalan sesuai target dan kendala bisa segera diatasi.

   • Membantu perencanaan yang lebih tepat sasaran di kelurahan/kecamatan karena laporan lapangan dan rekomendasi dari rapat bisa menjadi dasar intervensi program.

   • Meningkatkan efisiensi program dengan mengoptimalkan alokasi dana dan sumber daya berdasarkan hasil evaluasi rapat.